Salimbatu, 01 Oktober 2025 – Pemerintah Kecamatan Tanjung Palas Tengah menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas peran lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) Tahun 2025 Menuju Tanjung Palas Tengah Sehat.”

Rapat dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tenaga kesehatan, serta perwakilan desa, termasuk Sekretaris Desa Tanjung Buka. Dalam kesempatan tersebut, Sekdes Tanjung Buka menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan penting terkait kondisi pelayanan kesehatan di desa, antara lain:

1. Progres pembangunan Puskesmas

Menanyakan sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan, mengingat keberadaannya sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Ketersediaan petugas kesehatan di Pustu/Poskesdes

Idealnya setiap Pustu/Poskesdes memiliki minimal dua tenaga kesehatan. Namun di lapangan rata-rata hanya terdapat seorang bidan. Selain itu, jam kerja juga diharapkan bisa lebih diperhatikan agar pelayanan lebih optimal.

3. Pemeriksaan Depo Air Minum

Pemeriksaan kualitas air di Depo Air Minum sebaiknya dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali, untuk memastikan air yang dikonsumsi masyarakat tetap layak dan aman.

4. Masalah laporan DTSEN

Laporan DTSEN sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini perlu evaluasi agar data yang dilaporkan benar-benar akurat.

5. Program Makanan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah

Masukan terkait MBG ditolak oleh Sekdes sebelum adanya pertemuan langsung dengan pihak penyedia. Beliau menegaskan bahwa distribusi MBG perlu benar-benar diperhatikan. “Kalau di Tanjung Selor saja ada yang basi, bagaimana dengan kami yang wilayahnya terpisah-pisah dan jauh?” ungkapnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan berbasis masyarakat. Pemerintah Desa Tanjung Buka menekankan bahwa setiap kebijakan perlu memperhatikan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.